Pemkot Banda Aceh Gelontorkan Rp 679 Juta untuk Konten Medsos, Ini Rinciannya
Banda Aceh – Pemkot Banda Aceh anggarkan konten medsos senilai Rp 679 juta pada tahun 2025. Kabar ini sempat menuai perhatian publik, sebagian menilai terlalu besar, sebagian lagi mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan buzzer politik. Namun, Pemkot menegaskan: dana ini bukan untuk buzzer, melainkan untuk kolaborasi dengan influencer yang memiliki akun resmi dan bisa dipertanggungjawabkan.
Bukan Buzzer, Melainkan Influencer
Juru Bicara Pemkot Banda Aceh, Tomi Mukhtar, menegaskan bahwa anggaran tersebut diarahkan pada jasa kreator konten dan influencer. Mereka dipilih karena punya jangkauan luas dan bisa membantu menyampaikan informasi pemerintah ke masyarakat dengan cara yang lebih kreatif dan mudah dipahami.
“Konten ini untuk sosialisasi program pemerintah, promosi wisata, hingga kampanye seperti ‘Ayo Kembali ke Pasar Aceh’. Jadi bukan buzzer, melainkan influencer dengan akun jelas,” ujar Tomi (dikutip dari Detik).
Rincian Paket & Anggaran
Dalam APBK 2025, anggaran ini dibagi menjadi beberapa paket:
- Paket Makro (influencer dengan 50–200 ribu followers): Rp 510 juta untuk 340 konten, dengan harga Rp 1,5 juta per konten.
- Paket Mikro (10–50 ribu followers): Rp 119,9 juta untuk 218 konten, dengan harga Rp 550 ribu per konten.
- Paket Publikasi (akun makro): Rp 50 juta untuk 100 kali tayang, dengan harga Rp 500 ribu per publikasi.
Semua detail ini tercatat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, sehingga masyarakat bisa mengakses dan memantau penggunaannya.
Proporsi untuk Setiap OPD
Menurut Pemkot, sebelumnya anggaran medsos tersebar ke 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tahun ini dipusatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) agar lebih terarah dan efisien.
Jika dihitung rata-rata, maka tiap OPD hanya mengalokasikan sekitar Rp 10–15 juta per tahun untuk kebutuhan komunikasi publik. Angka ini dianggap wajar untuk mendukung sosialisasi program kerja.
Tujuan Komunikasi Publik
Pemanfaatan influencer dianggap lebih efektif untuk menjangkau generasi muda Aceh yang sebagian besar aktif di Instagram, TikTok, hingga YouTube. Melalui konten kreatif, pesan pemerintah bisa sampai dengan cara yang lebih segar, mulai dari kampanye pariwisata, edukasi kesehatan, hingga promosi produk UMKM.
“Kalau hanya mengandalkan rilis resmi, banyak masyarakat tidak membaca. Tapi kalau lewat video singkat, reels, atau posting influencer, pesan lebih cepat diterima,” tambah Tomi.
Transparansi & Akuntabilitas
Pemkot Banda Aceh menekankan bahwa seluruh pengadaan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. Dengan menayangkan data di SIRUP LKPP, masyarakat bisa melihat langsung rincian kontrak, nilai anggaran, hingga mitra pelaksana.
Hal ini, kata Tomi, merupakan bentuk keterbukaan agar tidak ada lagi stigma penggunaan dana publik untuk hal-hal yang tidak jelas.
FAQ – Anggaran Medsos Pemkot Banda Aceh
1. Apakah dana Rp 679 juta ini untuk buzzer?
Tidak. Pemkot menegaskan anggaran ini untuk influencer resmi, bukan buzzer politik.
2. Untuk apa saja konten dibuat?
Sosialisasi program pemerintah, promosi wisata, hingga kampanye publik seperti “Ayo Kembali ke Pasar Aceh”.
3. Bagaimana transparansi anggaran ini dijamin?
Semua tercatat di SIRUP LKPP, sehingga bisa diakses publik.
4. Mengapa Pemkot memilih influencer?
Karena masyarakat, terutama generasi muda, lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial.
Penutup
Anggaran Rp 679 juta untuk konten medsos ini memang terkesan besar jika dilihat sepintas. Namun, bila diurai per OPD dan jenis paket, sebenarnya jumlahnya relatif wajar untuk mendukung komunikasi publik yang efektif.
Di era digital, pemerintah juga perlu hadir di ruang-ruang medsos. Kolaborasi dengan influencer bisa jadi langkah strategis, asalkan dilakukan transparan dan tetap fokus pada kepentingan masyarakat.
Bagaimana menurut Rakan? Apakah cara ini efektif untuk mempromosikan Banda Aceh ke publik yang lebih luas?
📌 Baca juga: Jadwal, Tarif & Rute Trans Koetaradja Banda Aceh
